| Latar belakang dan tujuan: Lembaga yang lahir sekitar Oktober 1992 ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan: sebagian besar masyarakat tidak dapat merespon perubahan sosial yang disebabkan oleh modernisasi yang dimulai awal 1970-an dan mengakibatkan mereka masih berjalan dalam perjuangan untuk sekedar bertahan hidup dan rawan terjerembab dalam jurang kemiskinan, disparitas sosial dan posisi politik yang rentan terhadap tindakan koersif dan diskriminasi. Tujuan organisasi adalah mewujudkan tata kehidupan yang demokratis untuk mendorong proses negosiasi damai dalam mencapai perubahan pada kehidupan sosial yang lebih baik dan bermakna. Bidang dan bentuk kegiatan: Bidang kegiatan utama lembaga ini adalah pertanian, hak asasi manusia, demokrasi, dan perburuhan, yang ditunjang gender, hukum, lingkungan hidup, sektor informal, hutan kemasyarakatan, serta perdesaan. Dalam pelaksanaannya, mengambil bentuk studi, penelitian, survai, pengembangan dan pendampingan masyarakat, serta advokasi kebijakan. Di samping itu juga melalui pendidikan dan pelatihan, penerbitan dan publikasi, serta seminar, diskusi, dan lokakarya. Program: Sampai kini telah mengerjakan beberapa hal seperti: pengembangan modul-modul pendampingan buruh, pendidikan penguatan masyarakat sipil, pendidikan hak asasi untuk pelajar, dan modul pendidikan gerak pembaruan agraria. Publikasi: Menerbitkan buletin Kawah, di samping berbagai bacaan: Terpuruk Ketimpangan Gender, Derita Paksa Perempuan, Di mana Berkah Globalisasi, Siasat Buruh di Bawah Represi, Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik, dan Jalan Kemanusiaan. Sumber dana: Di samping iuran dan sumbangan anggota, juga dari jasa kerja sama dengan pihak lain dan fundraising lewat berbagai penerbitan. Keanggotaan dan wilayah kerja: LAPERA menjadi anggota GAKTPI, SBPY, Forum LSM DIY, dan KKY, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), WALHI; dan INFID. Staf: Lembaga ini memiliki 7 orang staf, 6 orang tetap dan 1 orang tidak tetap. | | Background and purpose: LAPERA Indonesia was established in October of 1992 in response to the condition of the majority of the Indonesian people who could not respond to modernization, which started in early 1970s and caused them live just for survival and in poverty, so that they were vulnerable to coercive and discrimination actions. Accordingly, the institute aims to create a democratic system to promote peaceful negotiations for changes for the better and more meaningful social life of the society. Area and form of activities: LAPERA Indonesia is mainly involved in the fields of agriculture, human rights, democracy and labor, besides gender, law, environment, informal sector, community forest, and rural development. The organization carries out study, research, survey, community development and facilitation, and policy advocacy. Moreover, the institute also conducts training, publication, seminar, discussion and workshop. Program: LAPERA Indonesia carried out activities like the development of modules for the facilitation of laborers, civic education, human rights training for students and training on agrarian reform. Publication: LAPERA Indonesia periodically publishes Kawah bulletin, in addition to reading materials like Terpuruk Ketimpangan Gender; Derita Paksa Perempuan; Di mana Berkah Globalisasi; Siasat Buruh Di Bawah Represi; Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik; and Jalan Kemanusiaan. Funding sources: In addition to membership dues and donations, the organization gets income from the projects it carries out with other parties, and from fundraising activities through various publications. Membership and are of operation: LAPERA Indonesia is a member of GAKTPI, SBPY, Yogyakarta NGO Forum, KKY, Consortium for Agrarian Reforms (KPA) WALHI, and INFID. Staff: The institute has 7 staff members, 6 full-time and 1 part-time. |
